Wabup Sedana Arta Terima Pimpinan Bpk Ri Perwakilan Bali

  • 15 November 2018
  • Pemerintahan
WABUP SEDANA ARTA TERIMA PIMPINAN BPK RI PERWAKILAN BALI

Wakil Bupati Bangli Sang Nyoman Sedana Arta, SE, Kamis (15/11) menerima Kepala Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI Perwakilan Provinsi Bali Dr. Drs. Sri Haryoso Suliyanto, M.Si dan Tim Auditor di ruang pertemuan SMPN 3 Bangli, serangkaian sosialisasi pengelolaan dana pendidikan di Kabupaten Bangli. Adapun dana pendidikan yang menjadi atensi BPK RI Perwakilan Provinsi Bali, yakni program Bantuan Operasional Sekolah (BOS), Program Indonesia Pintar (PIP) dan Bantuan Siswa Miskin (BSM).
Kepala BPK RI Perwakilan Provinsi Bali Sri Haryoso mengatakan, pemeriksaan dana pendidikan, khususnya dana BOS sangat penting dilaksanakan, mengingat selain program Dana Desa (DD), program BOS ini juga menjadi bahan perhatian masyarakat luas, termasuk aparat penegak hukum. Untuk itu, BPK sangat menaruh perhatian lebih terkait dengan pengelolaan kedua dana tersebut, sehingga dalam perjalanannya tidak ada lagi kepala desa atau kepala sekolah yang sampai terseret kasus hukum. “Sekarang ini BPK memang sedang melakukan pemeriksaan terhadap kedua dana tersebut. Dana Desa kita pakai sample di Kota Denpasar dan Kabupaten Jembrana. Untuk sana BOS salah satunya kita pilih Kabupaten Bangli dan Provinsi Bali”terangnya.
Jelas dia, dana BOS menjadi perhatian khusus BKP, mengingat dana ini memiliki peranan yang sangat penting dalam membangun manusia Indonesia agar bisa bersaing dizaman globalisasi. Ia juga berharap, dalam pengelolaan dana BOS di Kabupaten Bangli, tidak ada ditemukan permasalahan-permasalahan yang berdampak hukum. 
Pada kesempatan itu ia juga menjelaskan, pemeriksaan yang dilakukan oleh BPK ada dalam koridor hukum administrasi pengelolaan keuangan negara. Karena masih ada pada koridor hukum administrasi pengelolaan keuangan negara, maka seandainya BPK menemukan adanya dampak yang menimbulkan berkurangnya keuangan negara terkait dengan penggunaan dana BOS, maka penyelesaiannya pun dalam koridor hukum administrasi pengelolaan keuangan negara. Artinya dana sebatas pada pengembalian. Sedangkan sanksi administratif lainnya diserahkan pada pemerintah kabupaten yang bersangkutan. Atau tidak melewati batas-batas hukum yang lain.
Sementara itu Wabup Sedana Arta mengatakan, Pemerintah Kabupaten Bangli selama ini selalu berkomitmen untuk berpegang teguh pada aturan dalam pengelolaan keuangan daerah. Ia juga mengatakan bahwa rekomendasi yang diberikan BPK terkait dengan tata kelola keuangan pasti selalu menjadi acuan Pemerintah Kabupaten Bangli. Untuk itu Wabup Sedana Arta juga meminta agar pimpinan BPK RI perwakilan Provinsi Bali bisa memberikan arahan sejelas-jelasnya, agar tata kelola keuangan di Kabupaten Bangli semakin baik. “Tegas atau galak tidak masalah. Yang penting kami di Bangli bisa melalukan tata kelola keuangan dengan baik, sehingga WTP yang sudah diraih dua kali berturut-turut bisa dipertahankan”pungkasnya

  • 15 November 2018
  • Pemerintahan

Berita Terkait Lainnya

Cari Berita