Sekda Giri Putra Buka Musrenbang Rkpd 2019

  • 28 Maret 2018
  • Pemerintahan
SEKDA GIRI PUTRA BUKA MUSRENBANG RKPD 2019

BANGLI. 

Untuk menyelaraskan prioritas dan sasaran pembangunan daerah Kabupaten Bangli dengan arah kebijakan provinsi maupun pusat, Sekretaris Daerah (Sekda) Kabupaten Bangli Ir. Ida Bagus Gde Giri Putra, MM, Rabu (28/3) membuka Musyawarah Perencanaan Pembangunan (MUSRENBANG) Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Bangli Tahun 2019. Acara yang digelar di Gedung BMB Kantor Bupati Bangli juga dihadiri oleh Wakil Ketua DPRD Bangli Komang Carles, Sekretaris Bappeda dan Litbang Provinsi Bali I.B. Ngurah Anom, forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkompinda) Kabupaten Bangli dan pimpinan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) dilingkungan Pemkab. Bangli.
Kepala Bappeda, Penelitian dan Pengembangan Bangli Drs. I Nyoman Widiana, M.Pd.H dalam laporannya menyampaikan, ada lima program prioritas pembangunan Kabupaten Bangli tahun 2019, yang dimatangkan dalam Musrenbang RKPD ini. Pertama, peningkatan Pendidikan, kesehatan dan layanan sosial. Kedua, peningkatan lapangan kerja dan pengentasan kemiskinan, pemberdayaan masyarakat desa, termasuk optimalisasi ketersediaan perumahan yang layak huni bagi masyarakat berpenghasilan rendah dan infrastruktur penunjang. Ketiga, peningkatan penaganan panen dan pasca panen produk pertanian, peningkatan ketersediaan bahan baku dan permodalan untuk mendukung produktivitas masyarakat dalam bidang sandang. Keempat, perlindungan dan pelestarian terhadap keanekaragaman sumber daya alam hayati dan non hayati. Dan yang terakhir, optimalisasi regulasi di tingkat kabupaten.
Lanjut dia, dasar hukum dari peyelenggaraan kegiatan ini adalah Undang-Undang Nomo 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, Undang-Udang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Udang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan dan Permendagri nomor 86 tahun 2016 tentang Pelaksanaan PP 8 Tahun 2008. 
Sedangkan tunjuan dari pelaksanaan Musrenbang RKPD, jelas dia, adalah untuk menyelaraskan prioritas dan sasaran pembangunan Kabupaten Bangli, baik dengan pusat maupun pemerintah provinsi. Mengklarifikasi usulan program dan kegiatan yang telah disampaikan masyarakat melalui Musrenbang RKPD tingkat kecamatan. Mempertajam indikator dan penyempurnaan target kinerja program serta kebutuhan pendanaan, serta menyepakati prioritas pembangunan daerah. 
Sementara itu, Sekda Bangli Ida Bagus Gde Giri Putra pada kesempatan itu menyampaikan, Musrenbang RKPD merupakan forum yang sangat strategis serta diharapkan mampu menjawab permasalahan-permasalahan dengan mindset tidak lagi money follow function (anggaran mengikuti fungsi) melainkan harus sudah berubah menjadi money follow program priority (anggaran mengikuti program prioritas). ”Sekarang kegiatan yang direncanakan OPD tidak boleh asal-asalan atau sekedar menajalankan kegiatan rutin yang dilaksanakan setiap tahun, namun tidak memberikan pengaruh signifikan pada masyarakat. Namun kegiatan harus benar-benar dipilih berdasarkan skala prioritas dan benar-benar mendukung pencapaian tujuan dan sasaran pembangunan. Jadi tidak boleh lagi ada yang kerja asal-asalan”pungkasnya.

  • 28 Maret 2018
  • Pemerintahan

Berita Terkait Lainnya

Cari Berita