Pansus Provinsi Bali Gelar Sosialisasi Pembahasan Ranperda Lpd

  • 23 Januari 2017
  • Umum
Pansus Provinsi Bali Gelar Sosialisasi Pembahasan Ranperda Lpd
Mengingat LPD merupakan salah satu unsur Kelembagaan Desa Pakraman yang menjalankan fungsi keuangan dan telah terbukti dalam memajukan kesejahteraan masyarakat desa maka perlu dlaksanakan sosialisasi terhadap rancangan peraturan daerah yang berasal dari prakarsa DPRD tentang perubahan ketiga atas peraturan Daerah Provinsi Bali nomor 8 tahun 2002 tentang Lembaga Perkreditan Desa
 
Senin (23/1) kehadiran Pimpinan Pansus Pembahasan Ranperda LPD I Nyoman Partha SH beserta rombongan diterima Sekda Bangli Ir. Ida Bagus Gede Giri Putra ,MM didampingi Anggota DPRD Kab.Bangli I Made Sugiman Ketua majelis Madya Desa Pakraman Kab.Bangli I Made Rijasa bertempat di Gedung BMB Kantor Bupati Bangli yang diikuti oleh  para Bendesa Desa Pakraman dan Para Kepala LPD se-Kabupaten Bangli.
 
Buka gelar sosialisasi Sekda Bangli Ida Bagus Gede giri Putra dalam  sambutannya mengatakan dengan adanya sosialisasi ini peserta diharapkan dapat memberikan masukan kepada tim pansus demi baiknya perkembangan LPD di Provinsi Bali pada umumnya dan khususnya Kabupaten Bangli mengingat  sejalan dengan Program Bupati Bangli yaitu membangun Bangli dari desa maka eksistensinya dan kesehatan LPD sangat penting dalam mendukung pembangunan dan meningkatkan perekonomian Desa pakraman  dapat lebih optimal.
 
Pimpinan Pansus Pembahasan Ranperda I Nyoman Partha Sh mengatakan pentingnya menjaga TAKSU LPD yaitu berdasarkan hukum adat hal ini untuk mengakui ,menghormati otonomi Desa Pakraman sebagai kesatuan masyarakat oleh karenanya setiap desa pakraman harus menyuratkan LPDnya dalam awig-awig maupun pararem untuk mempertegas LPD adalah milik desa Pakraman  dan pentingnya dilakukan audit setiap tahun baik oleh pengawas internal maupun audit independen serta pentingnya memasukan pasal bahwa setiap Desa Pakraman wajib membentuk LPD yang modal awalnya boleh diberikan secara khusus dari APBD Provinsi/Kabupaten bisa juga disisihkan dari dana BKK Desa Pekraman serta transparansi pengelolaan dan pemanfaatan dana 5% termasuk pertanggungjawabannya, penyiapan regenerasi dan kaderisasi terhadap kepemimpinan LPD termasuk pemberian sertifikasi kompetensi bagi calon kepala LPD.
  • 23 Januari 2017
  • Umum

Berita Terkait Lainnya

Cari Berita